Pelayanan publik HIPMI Indonesia bukan berupa layanan administratif langsung seperti yang dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi berupa kontribusi aktif HIPMI dalam mendukung dan mendorong pelayanan publik yang ramah usaha dan pro-wirausaha. Berikut penjabaran bentuk pelayanan publik yang dilakukan HIPMI:
🛠️ Peran HIPMI dalam Pelayanan Publik
1. 🧭 Advokasi Kebijakan Pro-Pengusaha
HIPMI menjadi mitra strategis pemerintah dalam:
-
Menyampaikan masukan terhadap regulasi dan kebijakan ekonomi.
-
Mendorong perizinan usaha yang lebih cepat dan sederhana.
-
Mendukung pengembangan ekosistem pelayanan publik berbasis digital (seperti OSS dan MPP).
2. 🎓 Edukasi & Pendampingan Wirausaha
Melalui berbagai program dan kegiatan, HIPMI:
-
Mengedukasi UMKM dan pengusaha muda tentang prosedur layanan publik (izin usaha, legalitas, pajak, ekspor, dll).
-
Menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan bimbingan teknis (bimtek).
-
Menjadi penghubung antara pelaku usaha dan institusi pelayanan publik.
3. 🤝 Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah
HIPMI daerah dan pusat sering:
-
Bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
-
Berperan dalam evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Mendukung inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk pelaku usaha.
4. 🌐 Transformasi Digital dan Inklusi Layanan
-
Mendorong layanan publik berbasis teknologi untuk menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah.
-
Menyuarakan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akses yang adil terhadap layanan publik.
5. 🏅 Partisipasi dalam Penilaian Kinerja Publik
-
HIPMI sering dilibatkan dalam penilaian atau memberikan penghargaan terhadap instansi yang meningkatkan kualitas layanan bagi pelaku usaha.
-
Menjadi mitra dalam forum konsultasi publik.
🎯 Tujuan Utama HIPMI dalam Pelayanan Publik
“Menciptakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, efisien, dan berpihak pada tumbuhnya wirausaha muda Indonesia.”